chaos: SBY yang Gagal 11 Janji : Jangan Pilih Capres Banyak Janji.

Dalam kampanye di Kendari, Capres Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang terlalu banyak berjanji dan belum terbukti kerjanya untuk kemajuan negara . Dalam kampanye di Malang, SBY mengatakan dirinya dikeroyok oleh capres lain, dan ia mengatakan ia adalah seorang satria yang tidak akan membalas serangan. Tidak tanggung-tanggung, SBY menunjuk jari telunjuknya kepada cap

res lain yang banyak janji, tapi ia lupa bahwa 3 jari lainnya menunjuk kepada dirinya sendiri. Dengan mengatakan bahwa jangan piilih capres yang banyak janji, maka bagi masyarakat yang tidak amnesia akan tertawa “toh... selama hampir 5 tahun pemerintahannya, SBY gagal dalam menepati janji-janji kuantitatif“. Pak SBY lupa, siapa yang pertama kali mengatakan “slogan takabur”.

Saya tidak tahu apakah SBY sudah lupa dengan janji-janjinya pada tahun 2004 yang ia tuangkan dalam bentuk Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 -2009. Salah satu yang mudah kita telusuri janji-janji SBY adalah paramater yang terkuantisasi yakni ekonomi kesejahteraan selain pendidikan, korupsi dan keamanan.

Mungkin, banyak masyarakat sudah lupa dan sengaja lupa akan janji-janji SBY ketika kampanye tahun 2004. Supaya masyarakat melek informasi, silahkan akses Per.Pres. 7 Tahun 2005 yang terdiri 36 bab.Tulisan ini saya pernah saya tulis dalam serial Fakta-Fakta Tersembunyi Pemerintahan SBY-JK : Bagian 1, Bagian 2, dan Bagian 3.

1. Janji Gagal dalam Pertumbuhan Ekonomi 2004-2009 (Turun)

Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4.5 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat.

Pertumbuhan	Janji Target	Realisasi	Keterangan
2004	ND	5.10%
2005	5.50%	5.60%	Tercapai
2006	6.10%	5.50%	Tidak tercapai
2007	6.70%	6.30%	Tidak tercapai
2008	7.20%	6.20%	Tidak tercapai
2009	7.60%	~5.0%	Tidak tercapai *

Janji Target Pertumbuhan Ekonomi : RPM 2004-2009
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi : BPS RI – GDP (hal 1-3)

Tidak tercapainya angka pertumbuhan ekonomi di atas 6.6% menyebabkan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran tidak dapat dicapai oleh pemerintah sesuai dengan janji dan targetnya. Padahal, strategi utama pembangunan ekonomi untuk mengentas kemiskinan dan pengangguran adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sehingga, jumlah masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya nyaris tidak berkurang.

2. Janji Gagal dalam Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik)

Inflasi adalah kemerosotan nilai uang yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka harga barang dan jasa akan semakin mahal. Semakin mahal harga barang dan jasa, berarti semakin sulit masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi setidaknya sama atau dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun 2 kali lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Inflasi	Janji Target	Fakta	Catatan Pencapaian
2004		6.40%
2005	7.00%	17.10%	Gagal
2006	5.50%	6.60%	Gagal
2007	5.00%	6.60%	Gagal
2008	4.00%	11.00%	Gagal

Selama 4 tahun pemerintahan, Pemerintahan SBY-JK setiap tahun gagal memenuhi janji untuk mengendalikan harga barang dan jasa. SBY berjanji bahwa inflasi rata-rata adalah 5.4% (2004-2009) . Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target semula.

3. Janji Gagal dalam Jumlah Penduduk Miskin

Salah tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan rakyat yang tercatup dalam UUD 1945. Fenomena kemiskinan merupakan hal yang tidak bisa dihindar meskipun di negara semaju Amerika, Jepang, Jerman dan Korea. Yang menjadi tolak ukur adalah seberapa besar rasio penduduk miskin di suatu negara dan seberapa banyak angka kemiskinan yang mengancam harkat dan martabat manusia yang seutuhnya.

Dalam RPM 2004-2009 (Bagian 4 halaman 1)

Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.

Penduduk Miskin	Jumlah	Persentase	Catatan
2004	36.1 juta	16.60%
2005	35.1 juta	16.00%	Februari 2005
2006	39.3 juta	17.80%	Maret 2006
2007	37.2 juta	16.60%	Maret 2007
2008	35.0 juta	15.40%	Maret 2008
2009		8.2% ????

Sumber data:
Janji Menurunkan Angka Kemiskinan : RPM 2004-2009
Fakta Angka Kemiskinan : BPS 2008

Sudah jelas bahwa dalam penangangan kemiskinan, SBY gagal memenuhi janjinya lagi.

4. Gagal Mempertahankan/Menstabilkan Kurs Rupiah

Kurs Rupiah	2004	2009	Kondisi
Dollar US	9,078	10,146	Melemah 12%
Ringgit Malaysia	2,388	2,908	Melemah 22%
Dolar Singapura	5,448	7,027	Melemah 29%
Peso Filipina	161	214	Melemah 33%
Baht Thailand	221	297	Melemah 34%

Referensi : Kurs per Juni 2009 Fiskal Depkeu dan kurs rupiah diatas rata-rata pada tahun 2004 (Rp 8928 per dolar).

Salah satu paramater perekonomian adalah kestabilan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang dunia. Dari data kurs rupiah terhadap sejumlah mata uang, terlihat bahwa selama 4 tahun, pemerintah SBY-JK gagal mempertahankan nilai kurs rupiah, bahkan dalam kawasan ASEAN, nilai tukar rupiah merosot lebih 30%. Hal ini berbeda dengan pencapaian kurs mata uang Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Ditengah merosotnya kurs rupiah, Malaysia mampu menguatkan kursnya lebih 8%, Filipina 16%, Thailand 15%, dan Singapura 14%. Jelas sudah, kekuatan aspek ekonomi kita cenderung menurun dibanding negara ASEAN.

5. Gagal Dalam Target Penurunan Angka Pengangguran Terbuka

Berdasarkan janji-janjinya dalam kampanye yang dituangkan dalam RPJM : Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.

Lalu kita bandingkan dengan data Tenaga Kerja oleh BPS :

Tahun	Persen Pengangguran
2003	9.5%
2004	9.9%
2005	11.2%
2006	10.3%
2007	9.1%
2008	8.4%
2009	5.1% ???

Pemerintah menargetkan rata-rata angka pengangguran turun sekitar 0.8% per tahun. Namun, dari tabel di atas, maka kita bisa melihat bahwa selama 2.5 tahun pertama angka pengangguran bukannya berkurang tapi malah bertambah. Dan hingga tahun 2008 angka pengganguran mencapai 8.4%. Janji-janji “angin surga” pada tahun 2004 hanyalah isapan jempol. Bagaimana tidak, hingga akhir tahun 2008 angka pengangguran terbuka mencapai 9.3 juta jiwa. Sebanyak 590.000 lulusan perguruan tinggi tidak memiliki pekerjaan, 360.000 lulusan diploma menganggur, 3.8 juta lulusan SMA hanya menghabis-habis hari-hari dengan melihat lowongan pekerjaan. Belum lagi 1.97 juta lulusan SMP dan 2.1 juta lulusan SD.

Angka pengangguran tidak kunjung turun karena paradigma pemerintah adalah memprioritaskan “kemegahan” angka-angka makro ekonomi. Pemerintah hanya memfasilitasi perusahaan untuk membuka lapangan pekerjaan. Pasar tenaga kerja dibuka bebas. Padahal, dengan anggaran pajak dan kekayaaan alam, semestinya Pemerintah turun langsung menciptakan lapangan pekerjaan dengan membangun proyek infrastruktur atau menjadikan BUMN sebagai sentra produksi. Langkah-langkah ini tidak diambil dan membiarkan paham neoliberalisme berkembang pesat. Baru setelah masukan dan inisiatif orang-orang diluar Tim Ekonomi SBY-JK, pemerintah menyetujui pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW, Bandara dan lain-lain. Yang parahnya lagi adalah ad hoc dana BLT dijadikan program karena telah menjadi program politik untuk meraih suara. Disisi lain, 80% dana stimulus 70 triliun dinikmati oleh para konglomerat melalui keringan pajak. Inilah kebijakan memihak para konglomerat dengan harapana perusahaan para konglomerat menciptakan lapangan pekerjaan.

6. Gagal Menegakkan Supremasi Hukum dalam Kasus Pembunuhan Pejuan HAM Munir

Sudah hampir 5 tahun Almarhum Munir meninggal akibat diracun zat Arsenik. Namun hingga saat ini, para pelaku utama pembunuhan Munir tidak ditangkap. Badan intelijen, aparat kepolisian dan kejaksaan Pemerintah SBY-JK gagal mengusut tuntas kasus Munir. Dan sejak Muchi PR divonis bebas pada akhir tahun 2008, kasus Munir bak ditelan bumi. Justru orang yang diduga kuat dalam pembunuhan Munir, Muchdi PR berada dalam teras utama Partainya Prabowo sebagai Wakil Ketua Umum II.

7. Kasus Aliran Dana Korupsi DKP 2004 kepada 5 Capres/Cawapres 2004 yang ditenggelamkan

Rokhmin Dhuri mengaku bahwa terjadi aliran dana non-budgeter negara yang masuk ke rekening para Capres dan Cawapres 2004 yakni sebagai berikut: (disusun berdasarkan nomor urut pilpres putaran pertama) – (sumber)

Wiranto – Salahuddin Wahid : 220 juta
Megawati S – Hasyim Muzadi : 280 juta
Amien Rais – Siswono Yudohusodo : 400 juta
Susilo Bambang Yudhoyono : 225 juta
Hamzah Haz – Agum Gumlelar : 320 juta

Kasus penyelewangan dana yang diutarakan Rokmin Dahuri bahwa melibatkan pejabat dan tokoh penting akhirnya dapat dianulir lewat jabat tangan antara SBY-Amien Rais di Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari Minggu, 27 Mei 2007. Dengan dalil yang mengelikan yakni “adanya upaya untuk mempolitisasi kasus korupsi dana non-budgter ke ranah politik“, maka kasus ini tidak lagi diungkap. KPK diam seribu bahasa, Amien bersama 4 capres lain hidup lega. [sumber]

8 . Gagal Menegakkan Pasal 33 UUD 1945 dengan Mengagendakan Privatisasi 44 BUMN

Di awal tahun 2008, pemerintah SBY-JK kembali mengumumkan privatisasi 34 BUMN, padahal tahun sebelumnya ada 10 BUMN diluncurkan (carry over). Ini berarti rencana privatisasi BUMN oleh Pemerintah SBY-JK layak tercatat dalam MURI yakni dalam setahun akan memprivatisasi 44 BUMN. Untung saja….. para tokoh nasional seperti Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, Amien Rais, Hendri Sabarini, Fadjroel Rahman, Drajad Wibowo, Sri Bintang Pamungkas melakukan edukasi sekaligus mendesak penolakan privatisasi BUMN yang berpotensi Industri-Industri strategis kita dimiliki oleh asing. (sumber data : Inilah.com : Waspada Ledakan Privatisasi BUMN .

9. Gagal Menyelesikan Masalah Ambalat dan Menegakkan Kedaulatan Bangsa

Masih buruknya pengelolaaan anggaran negara dan tingginya mark-up dalam pengadaaan proyek barang dan jasa mengakibatkan anggaran yang naik hampir 300% tidak membawa perubahan besar. Justru kekuatan TNI makin melemah dengan berjatuhannya pesawat-pesawat militer TNI. Hingga Juni 2008, setidaknya 5 pesawat TNI jatuh dengan menewaskan lebih dari 140 orang. Kelemahan kekuatan TNI pun diejek oleh Tentara Diraja Malaysia dengan mengiri kapal Perangnya masuk ke perairan Ambalat hingga belasan kali pada tahun 2009 ini.

Salah satu agenda SBY ketika maju sebagai Capres 2004 adalah menuntas masalah perbatasan baik country border mapun border crossing. SBY dalam RPJM Bab 08 mengatakan bahwa masalah ini perlu diselesaikan melalui suatu diplomasi perbatasan dalam mengatasi berbagai masalah perbatasan dan ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan. Ambalat merupakan salah satu masalah yang belum terselesaikan meskipun sudah berunding lebih dari 20 kali. Begitu juga, masih segar ingatan kita bagaimana Indonesia mengemis kepada Singapura untuk mengekstradisi para pengemblang BLBI dan uang negara. Indonesia bahkan menawarkan wilayah laut dan udara untuk angkatan bersenjata Singapura untuk berlatih “bersama”.

10. Gagal Menjaga Politik Bebas Aktif dalam Hubungan Luar Negeri

Pada tanggal 24 Maret 2007, pemerintah Indonesia mendukung Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No 1747 yang diusung oleh negara Amerika Serikat. Resolusi tersebut merupakan sanksi terhadap Republik Islam Iran mengenai senjata nuklir. Mendukung resolusi Iran dengan begitu percaya pada Amerika merupakan tindakan melanggar asas pra-duga tidak bersalah kepada Iran. Indonesia sebagai negara yang sejak awal menyatakan sebagai negara ketiga yang bebas dari blok AS ataupun Uni Soviet (Rusia), semestinya abstain dalam resolusi tersebut. Hal ini mengingatkan kita kepada statement SBY ketika menjadi Menko Polkam bahwa Amerika adalah negara keduanya.

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip politk luar negeri kita yang bebas aktif. Dalam janji yang dituangkan dalam RPJM Bab 08 pun ditegaskan bahwa “Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri sesuai dengan undang-undang.”

11. Gagal dalam Menegakkan Kredibilitas dalam Kebijakan Nepotisme (Koruptif) untuk Lumpur Lapindo

Kita tahu bahwa salah satu pemilik Lapindo Brantas adalah Aburizal Bakrie yang menjadi petinggi partai Golkar sekaligus penyandang dana kampanye SBY pada pilpres 2004. Meskipun pada awalnya SBY-Bakrie menyangkal mendapat dana ’siluman’ dari Bakrie, namun pada tahun 2008 JK mengakui bahwa Bakrie menjadi salah satu penyumbang dana kampanye SBY-JK.

Ketika luapan lumpur Lapindo menyedot dana besar dari PT Lapindo Brantas, maka Presiden SBY mengeluarkan Per.Pres 14 tahun 2007 [selanjutnya Per.Pres 48/2008], yang menyebabkan negara dirugikan secara finansial. Dalam kurun 3 tahun, 3 triliun dana APBN dikucurkan untuk membantu kelalaian pengeboran Lapindo selama 2007-2009. Rinciannya sebagai berikut : 450 miliar pada 2007, 1.57 triliun pada 2008, dan 1.147 triliun pada 2009.

******************

Menanggapi isi kampanye SBY di Kendari, maka saya hanya ingin mengatakan “pak SBY jangan naif”. Mungkin Bapak sudah lupa dengan janji-janji yang dituangkan dalam RPJM 2005. Dalam kesempatan ini saya ingatkan kembali janji bapak terdahulu. Aneh...bukan merasa bersalah karena telah mengingkari janji, tapi sebaliknya mengatakan kepada massa bahwa “pilihlah saya yang tidak banyak janji“. Hah…jika kita meninjau kembali apa yang ia sampaikan pada tahun 2004, maka himbauan ia dalam kampanye sebenarnya diperuntukkan untuk dia sendiri yakni “Jangan Pilih SBY yang Banyak Janji yang rupanya Gagal”. Janganlah takabur, bahwa dirinya telah berhasil ini dan itu, janjinya sudah ditepati ini dan itu.

Salam Perubahan
ech-nusantaraku

Silahkan klik link-link yang berwarna biru untuk memperoleh datanya.