Prostitusi harus diakui..?

Prostitusi harus diakui keberadaannya oleh penentu kebijakan. Ini dilakukan untuk mendukung keberhasilan program penggunaan kondom yang konsisten pada kelompok berisiko tinggi.

Demikian disampaikan Manajer Program Penanggulangan AIDS pada Kelompok Risiko Tinggi Yayasan Kusuma Buana Rediscoveri Nitta, di Jakarta, Selasa (31/3).

Angka penggunaan kondom yang rendah, kata Nitta, disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang mewajibkan kondom 100 persen. Apalagi keberadaan prostitusi tidak diakui sehingga tidak ada upaya pembinaan oleh pemerintah untuk pencegahan AIDS.

Selama ini kebijakan yang ada sifatnya masih di atas kertas, sedangkan implementasi kebijakan di lapangan sangat lemah, ujarnya menegaskan.

Menurut Nitta, saat ini pengakuan itu mungkin bukan untuk aspek legalitas prostitusi, tetapi sisi aspek kesehatan masyarakat yaitu memutus mata rantai penularan HIV dengan menyediakan layanan IMS yang memadai.

Hasil penjangkauan dan pendampingan di lokasi Batu, Kepulauah Riau, menunjukkan, pada tahun 2007 angka konsistensi penggunaan kondom baru 13,6 persen, sedangkan angka kasus IMS positif di kalangan pekerja seks mencapai 61,3 persen. Pada tahun 2008, angka konsistensi kondom meningkat jadi 37 persen dan ini diikuti dengan penurunan angka IMS positif jadi 18,3 persen. Konsistensi penggunaan kondom baru tercapai jika ada kesepakatan di kalangan pengelola wisma yang dijadikan praktik prostitusi dan para pekerja seks, kata Nitta.